Nusa Brita | JAKARTA – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal telah memaparkan strategi komprehensif pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya dalam pertemuan dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Kantor Kementerian Desa, Jakarta, pada Selasa (10/3/2026). Pendekatan berbasis orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor yang diterapkan NTB mendapatkan apresiasi tinggi dan dinilai berpotensi menjadi contoh bagi seluruh provinsi di Indonesia.
“Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik. Pendekatan orkestrasi dan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ujar Mendes Yandri Susanto.
Menurutnya, Kementerian Desa siap memperkuat sinergi dengan Pemprov NTB, termasuk melalui kolaborasi dengan sekitar 500 perusahaan nasional yang akan didorong untuk membina desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. “Dengan kolaborasi seperti ini, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” tegasnya.
Menteri Desa juga menyatakan kesediaan untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB di Mataram pada 16 April 2026 bersama Menteri Sosial RI, yang diharapkan dapat memperkuat kerja sama pusat-daerah dalam percepatan pembangunan desa dan penanganan kemiskinan ekstrem.
Strategi Desa Berdaya yang Terpadu
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa program Desa Berdaya dirancang untuk menangani kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai program yang sudah berjalan. “Kami tidak menciptakan program yang sepenuhnya baru. Yang kami lakukan adalah mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar bekerja secara terpadu dan lebih efektif di desa,” jelasnya.
Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi seperti Baznas. Pemprov NTB juga melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara langsung di lapangan melalui pendamping mandiri, yang bekerja sama dengan pendamping desa untuk memastikan intervensi sesuai kondisi masyarakat.
Ada dua bentuk intervensi utama yang diterapkan: pada tingkat keluarga dan tingkat desa. Masyarakat miskin ekstrem dipetakan menjadi dua kategori – sekitar 60 persen adalah kelompok produktif yang diberdayakan melalui program ekonomi, sedangkan sisanya adalah kelompok rentan yang diperlakukan sebagai mustahik tetap dengan perlindungan sosial berkelanjutan.
Desa Tematik Jembatan Pasar Nasional
Selain pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB juga mendorong pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal, seperti desa lele, desa cabai, desa ayam petelur, desa sapi, hingga desa wisata. Menurut Gubernur Iqbal, pengembangan desa tematik harus terhubung dengan kebutuhan pasar untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan.
“Salah satu peluang besar adalah program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar. Desa tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi produsen yang memasok kebutuhan pangan untuk program nasional,” tegasnya.
Pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi tertutup yang mengutamakan pangan lokal, dengan koperasi desa dan BUMDes sebagai penghubung antara produksi desa dan distribusi pasar di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Kuatkan Desa, Tangkal Urbanisasi
Gubernur NTB menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa juga menjadi langkah strategis untuk menahan laju urbanisasi dan menciptakan keseimbangan pembangunan desa-kota. “Banyak negara maju menghadapi persoalan serius akibat urbanisasi yang tidak terkendali, di mana desa-desa kehilangan penduduk produktif. Karena itu pembangunan desa harus mampu menciptakan peluang ekonomi yang menarik bagi generasi muda,” ujarnya.
Dengan sinergi berbagai pihak, program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya mampu mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB, tetapi juga menjadi model pembangunan desa yang inklusif bagi seluruh Indonesia.
(HS/Red)
